MENTERI DIGANTI, PARTAI DILOBI

MENTERI DIGANTI, PARTAI DILOBI

SETELAH Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional mendukung pemerintah, isu perombakan kabinet kembali memanas. Presiden Joko Widodo diam-diam bertemu dengan petinggi partai pendukungnya untuk membicarakan nama calon menteri. Ada yang bikin sreg, ada pula yang tak berkenan di hati Jokowi. Sebagian menteri terancam dicopot, lainnya bergeser posisi.

Siapa berpotensi tersingkir dan siapa calon penggantinya? Hak Jawab Kementerian Bidang Perekonomian MEMBACA laporan utama Tempo edisi 11-17 Juli 2016 berjudul ”Morat-Marit Paket Ekonomi”, kami perlu memberikan tanggapan/hak jawab sebagai berikut: 1. Judul sampul ”Morat-Marit Paket Ekonomi” dan judul rubrik Opini ”Deregulasi Morat-Marit” sangat bombastis dan misleading (menyesatkan).

Morat-marit menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti porak-poranda, cerai-berai, berantakan, kacau-balau. Judul ini tendensius. Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) memang tak sempurna, masih memerlukan banyak koordinasi kementerian, juga dengan daerah, dalam implementasinya. Karena itulah Presiden memerintahkan pembentukan satgas yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian. Menyebut PKE morat-marit jelas berlebihan. 2. Laporan Tempo tak fokus karena mencampuradukkan PKE dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak, dua hal yang berbeda.

PKE disusun sebagai respons cepat pemerintah terhadap kondisi melambatnya ekonomi global yang berimbas ke dalam negeri. Tujuannya mendorong gerak ekonomi melalui investasi, peningkatan daya saing, memperbesar devisa, melalui deregulasi, debirokratisasi, kepastian usaha, dan penegakan hukum. Sedangkan pengampunan pajak bertujuan menarik dana WNI di luar negeri serta meningkatkan basis perpajakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Tempo juga menulis peringkat Indonesia ke-114 dalam ease of doing business. Yang benar 109. 4. Sangat disayangkan dalam wawancara dengan Menteri Koordinator Perekonomian sama sekali tak ada konfirmasi tentang berbagai masalah yang ada dalam laporan utama.

Farah Heliantina Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Laporan tersebut berdasarkan wawancara dengan banyak narasumber dan temuan lapangan yang dikonfirmasi kepada Menteri Koordinator Perekonomian saat wawancara. —Redaksi GBHN dan Romantisisme Orde Baru PADA 27 Juli 2016, Majelis Permusyawaratan Rakyat bekerja sama dengan UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) mengadakan dialog kebangsaan yang diberi nama ”MPR Go to Campus–Penataan Wewenang MPR”. Konklusi dialog ini adalah memberikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kepada MPR dirasa sangat perlu demi mewujudkan ”kepentingan rakyat”. Namun perlu dikaji dan dianalisis ulang kesimpulan tersebut dalam sistem ketatanegaraan NKRI sekarang.

Ada suatu pembahasan penting mengenai permasalahan ini tapi tidak dibahas bahkan ”dihilangkan”, yakni mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Profesor Kacung Maridjan mengatakan GBHN diperlukan dikarenakan kesenjangan pembangunan antardaerah serta supaya pembangunan antardaerah dengan pusat terintegrasi. Dicontoh.

Website : kota-bunga.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *