Panggung

Apa gerangan yang terjadi? Mengapa ia tersingkir? Harus saya katakan, kakawin yang juga disebut Negarakertagama ini bukan informasi yang memadai tentang kehidupan politik masa itu. Prapanca dengan memikat menggambarkan tembok kota dari batu merah yang tinggi, gapura berukir, pohon-pohon tanjung berbunga lebat, taman bertingkat, dan arsitektur candi dengan menara yang menjulang.

Perhatiannya lebih ke hal estetis ketimbang politis. Tentang sakit dan wafatnya Gajah Mada dan perundingan rahasia di istana untuk mengatasi kehilangan perdana menteri yang tak tergantikan itu Prapanca hanya menyebutnya dalam beberapa kalimat. Penulis ini mungkin tak tahu. Kekuasaan dalam Negarakertagama-nya tak ditandai pangeran-pangeran yang berambisi atau para perwira yang siap dengan pasukan.

Administrasi pemerintahan hanya kelihatan dalam klasifikasi pedesaan. Selebihnya, tanda hadirnya kekuasaan adalah kunjungan raja dan upacara meriah yang berulang kali. Tak ada konflik. Tak ada penaklukan. Satu-satunya yang mirip itu terjadi dalam perburuan; para hewan hutan kalah menghadapi pasukan Hayam Wuruk. Tapi benarkah Majapahit hanya ibarat pesta yang berpindah-pindah? Clifford Geertz memperkenalkan istilah yang kemudian terkenal: negara sebagai ”theatre state”, yang ia simpulkan dari pengamatannya tentang Bali abad ke-19.

Di sana Negara memerintah dengan simbol dan ritual, bukan dengan kekuatan yang memaksa. Kerajaan berjalan bukan melalui administrasi yang efektif ataupun penaklukan, melainkan melalui ”spectacle” yang dipertunjukkan dengan memukau. Mungkin itu pula yang bisa dikatakan tentang Negarakertagama Prapanca: sebuah pentas.

Upacara jadi tujuan utama. Kemegahan dan kemeriahan itu bukan buat melayani kekuasaan, melainkan kekuasaan itu yang justru untuk melayani kemegahan. Kata Geertz, ”Power served pomp, not pomp power.” Ada yang mencatat bahwa ”theatre state” itu tak hanya fenomena Bali dan Majapahit. Upacara dan peneguhan simbol bisa dilihat dalam tradisi Kerajaan Inggris dan mungkin di negara-negara di mana konstitusi belum dituliskan. Negara memerlukan panggung—dan ia jadi panggung.

Tapi saya kira Geertz mengabaikan satu hal: di panggung itu sebenarnya kita tak tahu di mana pomp mulai dan power berakhir. Seperti umumnya dalam sejarah, kekuasaan, kekerasan, dan pemaksaan selalu tersembunyi dalam diri Negara. Setidak-tidaknya dalam genealoginya. Dengan mengagungkan seorang ratu dari Singasari sebagai chattra ning rat wisesa (”pelindung bumi yang utama”), Prapanca menunjukkan pertalian Kerajaan Singasari di abad ke-13 dengan Majapahit di abad ke-14.

Dan kita tahu Singasari didirikan Ken Arok; ia tumbuh dari pembunuhan dan penaklukan. Dalam menafsirkan masa lalu sebagai bagian masa kini, dalam merangkai upacara Hayam Wuruk dari pentas ke pentas yang berbeda, Prapanca ingin menunjukkan Majapahit sebagai sebuah bangunan yang koheren dan konsisten. Seantero wilayahnya diibaratkan satu kota dalam telatah Raja: salwaning yawabhumi tulya nagari sasikhi ri panadeg. Tapi sejauh mana yang dianggap ”satu kota” itu bisa mengingkari multiplisitas yang tak tepermanai, yang tak bisa konsisten? Negara mana pun, juga negara modern, tak akan bisa.

Pernah Desawarnana Prapanca menampilkan pentas sebagai karnival: Hayam Wuruk ikut membanyol, rakyat datang berduyun, terkadang mabuk, tanpa diarahkan. Dalam karnival, seperti kata Mikhail Bakhtin, struktur, hierarki, dan hukum ditangguhkan. Mungkin di situ tampak sisi Negara yang hendak disembunyikan, tapi yang malah membuatnya hidup: selalu akan ada politik yang tak mengekalkan struktur, melainkan mengingatkan bahwa manusia itu setara.

MENTERI DIGANTI, PARTAI DILOBI

SETELAH Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional mendukung pemerintah, isu perombakan kabinet kembali memanas. Presiden Joko Widodo diam-diam bertemu dengan petinggi partai pendukungnya untuk membicarakan nama calon menteri. Ada yang bikin sreg, ada pula yang tak berkenan di hati Jokowi. Sebagian menteri terancam dicopot, lainnya bergeser posisi.

Siapa berpotensi tersingkir dan siapa calon penggantinya? Hak Jawab Kementerian Bidang Perekonomian MEMBACA laporan utama Tempo edisi 11-17 Juli 2016 berjudul ”Morat-Marit Paket Ekonomi”, kami perlu memberikan tanggapan/hak jawab sebagai berikut: 1. Judul sampul ”Morat-Marit Paket Ekonomi” dan judul rubrik Opini ”Deregulasi Morat-Marit” sangat bombastis dan misleading (menyesatkan).

Morat-marit menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti porak-poranda, cerai-berai, berantakan, kacau-balau. Judul ini tendensius. Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) memang tak sempurna, masih memerlukan banyak koordinasi kementerian, juga dengan daerah, dalam implementasinya. Karena itulah Presiden memerintahkan pembentukan satgas yang dipimpin Menteri Koordinator Perekonomian. Menyebut PKE morat-marit jelas berlebihan. 2. Laporan Tempo tak fokus karena mencampuradukkan PKE dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak, dua hal yang berbeda.

PKE disusun sebagai respons cepat pemerintah terhadap kondisi melambatnya ekonomi global yang berimbas ke dalam negeri. Tujuannya mendorong gerak ekonomi melalui investasi, peningkatan daya saing, memperbesar devisa, melalui deregulasi, debirokratisasi, kepastian usaha, dan penegakan hukum. Sedangkan pengampunan pajak bertujuan menarik dana WNI di luar negeri serta meningkatkan basis perpajakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Tempo juga menulis peringkat Indonesia ke-114 dalam ease of doing business. Yang benar 109. 4. Sangat disayangkan dalam wawancara dengan Menteri Koordinator Perekonomian sama sekali tak ada konfirmasi tentang berbagai masalah yang ada dalam laporan utama.

Farah Heliantina Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Laporan tersebut berdasarkan wawancara dengan banyak narasumber dan temuan lapangan yang dikonfirmasi kepada Menteri Koordinator Perekonomian saat wawancara. —Redaksi GBHN dan Romantisisme Orde Baru PADA 27 Juli 2016, Majelis Permusyawaratan Rakyat bekerja sama dengan UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) mengadakan dialog kebangsaan yang diberi nama ”MPR Go to Campus–Penataan Wewenang MPR”. Konklusi dialog ini adalah memberikan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) kepada MPR dirasa sangat perlu demi mewujudkan ”kepentingan rakyat”. Namun perlu dikaji dan dianalisis ulang kesimpulan tersebut dalam sistem ketatanegaraan NKRI sekarang.

Ada suatu pembahasan penting mengenai permasalahan ini tapi tidak dibahas bahkan ”dihilangkan”, yakni mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Profesor Kacung Maridjan mengatakan GBHN diperlukan dikarenakan kesenjangan pembangunan antardaerah serta supaya pembangunan antardaerah dengan pusat terintegrasi. Dicontoh.

Website : kota-bunga.net